Ahmad Farid Soroti Ketimpangan Akses UHC, BPJS Nonaktif Jadi Keluhan Warga
SUKABUMI,— Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif menjadi persoalan yang tak bisa dianggap sekadar urusan administrasi. Bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan, kondisi tersebut dapat berujung pada ketidakpastian memperoleh layanan kesehatan.
Persoalan itu mengemuka dalam kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-I Tahun Anggaran 2026–2027 yang digelar Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Farid, di Villa Al Wafa Prana, Cisarua, Kecamatan Cikole, Minggu (1/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad menghadirkan Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, dr. Fety Lies, MKM, untuk menjelaskan kebijakan Universal Health Coverage (UHC), termasuk persyaratan penerima bantuan, perubahan data desil kesejahteraan, serta mekanisme pengaktifan kembali kepesertaan.
Ahmad mengatakan, persoalan BPJS nonaktif menjadi salah satu keluhan yang cukup banyak disampaikan masyarakat. Ia menilai, pemerintah perlu memastikan informasi mengenai hak dan prosedur pelayanan kesehatan tersampaikan secara terbuka agar warga tidak kehilangan akses layanan akibat ketidaktahuan terhadap mekanisme yang berlaku.
"Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tidak mendapatkan pelayanan hanya karena BPJS-nya tidak aktif atau tidak ter-cover. Jangan sampai karena persoalan tersebut, keselamatan dan nyawa masyarakat menjadi taruhannya. Negara harus hadir dan tidak boleh abai terhadap kesehatan warganya," kata Ahmad.
Ia juga mengingatkan bahwa semangat UHC pada dasarnya adalah memberikan perlindungan kesehatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Karena itu, penerapan kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah harus tetap memperhatikan kelompok warga yang berada dalam kondisi rentan.
"Kalau berbicara UHC, seharusnya prinsipnya universal. Artinya, masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa dibedakan berdasarkan desil. Namun, kita memahami bahwa saat ini ada keterbatasan anggaran dan ketentuan tertentu yang harus dijalankan," ujarnya.
Menanggapi persoalan tersebut, dr. Fety Lies menjelaskan bahwa pembiayaan kepesertaan UHC melalui anggaran Pemerintah Kota Sukabumi memiliki mekanisme dan kriteria tersendiri. Salah satu pertimbangannya adalah kategori desil kesejahteraan masyarakat.
Menurut Fety, warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 5 menjadi prioritas penerima bantuan kepesertaan UHC yang dibiayai pemerintah daerah. Penentuan prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan kuota dan kemampuan anggaran.
Namun, ia menegaskan bahwa penetapan maupun pemutakhiran data desil bukan kewenangan Dinas Kesehatan. Instansi tersebut bertanggung jawab pada aspek pembiayaan jaminan kesehatan, sedangkan pengelolaan data kesejahteraan masyarakat menjadi ranah perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
Dengan demikian, warga yang mengalami perubahan kategori desil dan terdampak penonaktifan bantuan perlu menelusuri status datanya melalui instansi terkait.
Selain kriteria desil, terdapat persyaratan administratif bagi penerima pembiayaan UHC daerah, yakni memiliki KTP Kota Sukabumi dengan masa domisili minimal enam bulan.
Fety juga menjelaskan bahwa peserta BPJS Kesehatan yang berstatus aktif tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai prosedur.
Adapun masyarakat yang kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS)-nya dinonaktifkan akibat perubahan kategori desil masih dapat mengajukan kembali melalui kelurahan. Permohonan tersebut akan diperiksa dan dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Di luar skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kota Sukabumi juga menyediakan alternatif bantuan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang belum terakomodasi dalam kepesertaan jaminan kesehatan.
Skema tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 40 Tahun 2025. Bantuan diberikan kepada pasien dengan kondisi tertentu yang memenuhi persyaratan setelah melalui proses pemeriksaan dan penilaian.
Keberadaan skema ini menjadi salah satu jalur yang dapat ditempuh masyarakat ketika menghadapi kendala kepesertaan BPJS Kesehatan. Artinya, warga yang tidak lagi tercakup dalam bantuan JKN masih dapat mencari alternatif pembiayaan melalui mekanisme yang disediakan pemerintah daerah.
Bagi Ahmad Farid, penjelasan tersebut penting agar masyarakat tidak berhenti pada keluhan, tetapi mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan jaminan kesehatan.
Ia berharap koordinasi antara Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang menangani urusan sosial, serta pemerintah kelurahan dapat diperkuat. Kejelasan informasi dan kemudahan prosedur dinilai menjadi kunci agar masyarakat tidak terombang-ambing ketika membutuhkan pelayanan medis.
Ahmad menegaskan, reses bukan sekadar forum menyerap aspirasi, melainkan juga ruang untuk mempertemukan persoalan warga dengan pihak yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan dan solusi.
Menurut dia, jaminan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar. Karena itu, setiap kebijakan dan mekanisme administrasi harus dijalankan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan medis segera.
Ia berharap tidak ada warga yang kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi, perubahan data, maupun ketidaktahuan mengenai jalur bantuan yang tersedia.
Prima RK
Posting Komentar