Jembatan Besi Air Hitam Tanpa Identitas Proyek, PJI-D Pertanyakan Transparansi Anggaran dan Pengawasan

 Jembatan Besi Air Hitam Tanpa Identitas Proyek, PJI-D Pertanyakan Transparansi Anggaran dan Pengawasan

BATU BARA – Pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara semestinya berjalan seiring dengan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik. Namun, pembangunan jembatan besi di Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, justru memunculkan sejumlah pertanyaan setelah tim Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (DPC PJI-D) menemukan minimnya informasi mengenai identitas dan pelaksanaan proyek tersebut.

Temuan itu diperoleh saat tim DPC PJI-D Kabupaten Batu Bara yang dipimpin langsung Ketua, Mariati AB, S.Pd., melakukan pemantauan lapangan pada Jumat (30/10/2026).

Dalam pemantauan tersebut, tim tidak menemukan papan informasi atau identitas pekerjaan yang dapat menjelaskan sumber pendanaan, nilai anggaran, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, maupun volume pembangunan jembatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan publik, terlebih apabila pembiayaannya bersumber dari keuangan negara.

Kepala Desa Mengaku Belum Mengetahui Sumber Anggaran

Sebelum melakukan pemantauan lapangan, tim PJI-D telah meminta keterangan Kepala Desa Air Hitam, Lemi Basri, terkait pembangunan jembatan tersebut.

Dalam keterangannya, Lemi Basri menyampaikan bahwa dirinya memperoleh informasi mengenai persetujuan proposal pembangunan.

Namun, ketika ditanyakan mengenai sumber anggaran dan besaran dana yang dialokasikan, Kepala Desa mengaku belum mengetahui secara pasti.

Keterangan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai instansi yang menginisiasi kegiatan, mekanisme penganggaran, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan.

Jika kegiatan tersebut merupakan program pemerintah, informasi mengenai asal-usul pendanaan dan organisasi perangkat daerah atau instansi penanggung jawab semestinya dapat ditelusuri melalui dokumen administrasi kegiatan.

Identitas Pengawas dan Volume Pekerjaan Belum Terungkap

Persoalan lainnya ditemukan ketika tim PJI-D meminta penjelasan kepada pekerja di lokasi mengenai keberadaan papan informasi proyek dan pihak yang bertanggung jawab mengawasi pekerjaan.

Salah seorang pekerja mengaku tidak mengetahui persoalan papan informasi dan menyarankan agar pertanyaan disampaikan kepada pihak Pekerjaan Umum (PU).

Saat ditanyakan mengenai pengawas pekerjaan, pekerja tersebut memberikan keterangan:

"Pengawasnya tidak ada, Bang. Pengawasnya orang Medan," ungkap pekerja tersebut.

Tim kemudian menggali informasi mengenai spesifikasi teknis pembangunan, termasuk panjang, lebar, dan tinggi konstruksi jembatan.

Namun, pekerja yang ditemui mengaku tidak mengetahui ukuran teknis tersebut. Menurut keterangannya, informasi mengenai hal itu diketahui.

Keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi dari instansi maupun pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Sebab, dalam pekerjaan konstruksi, ukuran dan spesifikasi teknis seharusnya mengacu pada dokumen perencanaan, gambar kerja, serta ketentuan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.

Ketidaktahuan seorang pekerja mengenai volume konstruksi tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Namun, belum terungkapnya identitas pengawas dan informasi teknis pekerjaan menjadi alasan penting bagi pihak penanggung jawab untuk memberikan penjelasan.

Transparansi Anggaran Memiliki Landasan Hukum

Dari perspektif hukum administrasi dan keterbukaan informasi, persoalan ini perlu dilihat berdasarkan sumber pendanaan serta mekanisme pelaksanaan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, sepanjang bukan informasi yang dikecualikan.

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) huruf d memasukkan rencana kerja proyek, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan badan publik, sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Dengan demikian, informasi mengenai perencanaan dan pembiayaan pembangunan yang dikelola badan publik pada prinsipnya dapat diakses masyarakat sesuai mekanisme keterbukaan informasi.

Sementara itu, apabila pembangunan jembatan tersebut menggunakan APBN, APBD, atau APB Desa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, ketentuannya perlu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Regulasi tersebut menempatkan pengadaan pemerintah sebagai proses yang mencakup identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Karena sumber pendanaan proyek Jembatan Air Hitam belum diketahui secara pasti, penerapan ketentuan pengadaan tersebut harus terlebih dahulu disesuaikan dengan hasil penelusuran administrasi dan mekanisme pembiayaannya.

Artinya, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya mengapa papan informasi tidak ditemukan, melainkan juga bagaimana proyek tersebut direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, dan diawasi.

PJI-D Minta Dinas PU dan Instansi Terkait Memberikan Klarifikasi

Atas temuan tersebut, DPC PJI-D Kabupaten Batu Bara meminta instansi teknis terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara apabila merupakan penanggung jawab kegiatan, agar memberikan penjelasan secara terbuka.

Setidaknya terdapat enam hal mendasar yang membutuhkan jawaban:

1. Apa sumber anggaran pembangunan jembatan besi di Desa Air Hitam tersebut?

2. Berapa pagu anggaran dan nilai kontrak pekerjaan?

3. Siapa instansi penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pelaksana kegiatan?

4. Berapa panjang, lebar, dan tinggi jembatan berdasarkan dokumen perencanaan?

5. Siapa konsultan pengawas atau petugas yang bertanggung jawab terhadap pengendalian mutu pekerjaan?

6. Mengapa papan informasi atau identitas kegiatan tidak ditemukan di lokasi pembangunan?

Klarifikasi tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Pihak Dinas PU, pejabat penanggung jawab kegiatan, kontraktor pelaksana, maupun pihak TNI yang disebut dalam keterangan pekerja perlu diberikan ruang untuk menjelaskan keterlibatan dan kapasitas masing-masing.

Hal ini sekaligus menjadi bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik.

Pembangunan Bukan Sekadar Konstruksi, tetapi Juga Pertanggungjawaban

Pembangunan jembatan memiliki arti penting bagi masyarakat, terutama dalam menunjang akses transportasi, mobilitas warga, serta aktivitas perekonomian desa.

Namun, manfaat pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari berdirinya sebuah konstruksi fisik. Kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, kejelasan sumber anggaran, serta pertanggungjawaban pelaksana juga merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

Publik tidak sedang mencari kesalahan pihak tertentu. Masyarakat hanya membutuhkan kepastian bahwa setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, keterbukaan informasi bukan ancaman bagi penyelenggara pembangunan, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

DPC PJI-D Kabupaten Batu Bara menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya klarifikasi dari instansi berwenang.

Pada akhirnya, jembatan boleh dibangun dari besi, tetapi kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui transparansi, profesionalitas, dan pertanggungjawaban.

Uang negara harus jelas asal-usulnya, jelas penggunaannya, dan jelas pula siapa yang bertanggung jawab.

(TIM)