Santunan Bukan Garis Akhir, IMM Batu Bara Pertanyakan Akuntabilitas Pelayanan PLN

 Santunan Bukan Garis Akhir, IMM Batu Bara Pertanyakan Akuntabilitas Pelayanan PLN

BATU BARA — Pemberian santunan kepada keluarga korban kecelakaan listrik tidak seharusnya menutup kebutuhan akan pemeriksaan penyebab kejadian dan evaluasi tanggung jawab. Prinsip tersebut menjadi sorotan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Batu Bara setelah meninggalnya Alwi Al Hadad, remaja berusia 14 tahun yang diduga tersengat listrik di Desa Sentang, Kecamatan Nibung Hangus.

Ketua PC IMM Batu Bara, Abdillah Tarigan, meminta PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai peristiwa tersebut sekaligus memastikan adanya tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan.

Menurut Abdillah, santunan merupakan bentuk bantuan yang dapat meringankan beban keluarga, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti penjelasan mengenai penyebab kejadian atau pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran.

“Nyawa manusia tidak bisa ditawar-menawar,” tegasnya.

IMM memandang peristiwa ini sebagai ujian terhadap akuntabilitas pelayanan kelistrikan. Masyarakat bukan hanya membutuhkan layanan yang berfungsi, tetapi juga pengelolaan risiko yang memperhatikan keselamatan pengguna dan lingkungan sekitar.

Atas dasar itu, IMM meminta PLN menjelaskan kronologi kejadian, hasil pemeriksaan teknis, dan langkah pencegahan yang akan dilakukan.

Organisasi tersebut juga mendesak Manager PLN ULP Tanjung Tiram mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya. Tuntutan ini disampaikan sebagai sikap organisasi atas perlunya evaluasi terhadap pengelolaan keselamatan.

Meski demikian, penilaian mengenai kesalahan atau kelalaian harus didasarkan pada bukti. Santunan yang telah diberikan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan, sebagaimana pemberian santunan juga tidak otomatis menghapus tanggung jawab yang mungkin timbul apabila pelanggaran terbukti.

Dalam pelayanan publik, akuntabilitas menuntut kejelasan mengenai apa yang terjadi, bagaimana peristiwa ditangani, dan perbaikan apa yang akan dilakukan.

Karena itu, respons yang diperlukan tidak berhenti pada komunikasi bantuan. Penanganan harus mencakup pemeriksaan, penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta evaluasi yang sepadan dengan hasil temuan.

Kasus Alwi diharapkan menjadi momentum bagi PLN untuk memperkuat keterbukaan dan memastikan bahwa kepentingan keselamatan masyarakat menjadi bagian utama dari setiap evaluasi pelayanan.