DUGAAN KETIDAKSESUAIAN MATERIAL JEMBATAN RP945 JUTA, SUKMA MINTA INSTANSI BERWENANG TURUN TANGAN

MEGAMENDUNG, BOGOR – Pembangunan jembatan di Kampung Cinangka RT 02 RW 02, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Bogor, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dugaan penggunaan material bekas serta pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan pekerjaan.

Proyek pembangunan jembatan dengan nilai anggaran mencapai Rp945.550.000, termasuk pajak, tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan dari Pemerintah Desa Cipayung Girang maupun pihak pelaksana kegiatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jembatan dengan ukuran panjang 13 meter dan lebar 3 meter itu dilaksanakan melalui dua tahap pencairan anggaran (termin), dengan rincian sebagai berikut:

• Termin I: Rp502.250.000.

• Termin II: Rp443.300.000.

• Total anggaran: Rp945.550.000.

Dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut disebut melibatkan tim pelaksana teknis bersama masyarakat. Namun, muncul pula informasi mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Sorotan terhadap proyek ini semakin menguat setelah muncul dugaan penggunaan material bekas, di antaranya batu kali. Selain itu, penggunaan material besi juga menjadi perhatian karena dipertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah seluruh material yang digunakan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)? Apakah volume dan kualitas material benar-benar memenuhi spesifikasi teknis? Bagaimana mekanisme pengadaan material serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab, mengingat anggaran yang digunakan merupakan uang negara yang wajib dikelola secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KEPALA DESA BELUM MEMBERIKAN KLARIFIKASI

Awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Sri Budi S., selaku Kepala Desa Cipayung Girang, melalui pesan WhatsApp terkait dugaan penggunaan material bekas, kesesuaian spesifikasi teknis, serta mekanisme pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun penjelasan resmi yang disampaikan kepada awak media.

Belum adanya klarifikasi tersebut turut menjadi perhatian Ketua Suara Keadilan Masyarakat (SUKMA), Putra Jaya Sukma.

Menurutnya, setiap pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran bersumber dari APBD, termasuk Bantuan Keuangan Kabupaten Bogor, harus dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan pertanggungjawaban yang berlaku.

"Anggaran yang bersumber dari uang negara harus jelas peruntukannya. Mulai dari perencanaan, spesifikasi teknis, pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan hingga laporan pertanggungjawaban harus dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan," tegas Putra Jaya Sukma.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Ketika muncul pertanyaan dari masyarakat maupun awak media mengenai penggunaan anggaran publik, seharusnya pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan sampai ketidakjelasan informasi justru memunculkan dugaan dan spekulasi di tengah masyarakat," tambahnya.

SUKMA DORONG TRANSPARANSI DAN PEMERIKSAAN TEKNIS

SUKMA mendorong Pemerintah Desa Cipayung Girang beserta pihak-pihak terkait agar segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut.

SUKMA juga meminta agar informasi terkait RAB, gambar perencanaan teknis, spesifikasi material, volume pekerjaan, mekanisme pengadaan, serta dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara material yang digunakan dengan spesifikasi dalam RAB maupun dokumen teknis, instansi berwenang diharapkan segera melakukan pemeriksaan dan pengujian secara teknis.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas konstruksi, kesesuaian penggunaan anggaran, serta keamanan jembatan bagi masyarakat yang akan memanfaatkannya.

Sebab, pembangunan infrastruktur yang dibiayai menggunakan uang negara bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan fisik. Lebih dari itu, kualitas, keamanan, manfaat, dan pertanggungjawaban anggaran harus menjadi prioritas utama.

Anggaran hampir Rp1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara tersebut digunakan. Jangan sampai pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menyisakan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan dan transparansi anggaran.

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Catatan Redaksi: Berita ini merupakan sorotan atas kondisi yang perlu diverifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Desa Cipayung Girang, pelaksana kegiatan, serta instansi terkait.

(Tim Redaksi)