Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Tinjau Keberhasilan Pembenihan Ikan Belida di Banjar

Banjar — Ikan belida yang selama ini berstatus dilindungi kini sudah bisa dibenihkan. Capaian Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin itu ditinjau langsung Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).

Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi IV terhadap pengembangan perikanan budidaya air tawar, khususnya pelestarian ikan lokal yang populasinya terus menurun di alam.

"Ternyata di balai ini sudah lama bisa memijahkan ikan gabus dan ikan belida," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto usai meninjau BPBAT Mandiangin.

Menurut Siti Hediati, keberhasilan tersebut sangat penting karena ikan belida termasuk spesies asli perairan Indonesia yang keberadaannya semakin terancam akibat penangkapan berlebihan, kerusakan habitat, dan alih fungsi lahan perairan.

Dengan teknologi pembenihan yang sudah dikuasai BPBAT Mandiangin, ikan belida tidak lagi hanya bergantung pada tangkapan alam. 

Benih hasil budidaya dapat digunakan untuk restocking ke sungai dan waduk, sekaligus dikembangkan sebagai komoditas budidaya bernilai ekonomi tinggi bagi pembudidaya.

BPBAT Mandiangin sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu balai percontohan pengembangan ikan air tawar lokal, mulai dari ikan gabus, patin, hingga belida. 

Keberhasilan memijahkan belida dinilai menjadi bukti bahwa riset dan inovasi balai mampu menjawab tantangan pelestarian sekaligus kebutuhan ekonomi masyarakat.

Namun di balik capaian tersebut, pembudidaya masih menghadapi persoalan klasik yang belum terselesaikan, yakni harga pakan yang terus naik.

Dalam dialog dengan pembudidaya, Komisi IV menerima keluhan bahwa biaya pakan mendominasi hingga 70 persen dari total biaya produksi. 

Kenaikan harga pakan membuat margin keuntungan pembudidaya semakin tipis, bahkan sebagian terpaksa mengurangi jumlah tebar atau berhenti berproduksi.

Karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah membentuk BUMN khusus pakan serta memberikan subsidi pakan seperti halnya pupuk untuk petani.

"Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog. Bulog ngurusin beras, pangan, nah ini khusus ngurusin pakan," tegas Siti Hediati Soeharto.

Ia menilai, keberadaan BUMN khusus pakan akan membuat harga pakan lebih stabil, pasokan terjamin, dan tidak sepenuhnya dikendalikan mekanisme pasar yang sering merugikan pembudidaya kecil. 

Skema subsidi, kata dia, juga perlu dirancang agar tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara, tetapi tetap mampu menjaga keberlanjutan usaha budidaya.

Komisi IV menegaskan, pengembangan ikan lokal tidak akan berjalan optimal jika persoalan pakan tidak diselesaikan. Pembenihan yang berhasil harus diikuti dengan dukungan sarana produksi yang terjangkau agar pembudidaya benar-benar merasakan manfaat ekonomi.

Melalui kunjungan ini, Komisi IV akan membawa aspirasi pembudidaya dan capaian BPBAT Mandiangin ke dalam pembahasan dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar kebijakan perikanan budidaya ke depan lebih berpihak pada pelestarian ikan lokal dan kesejahteraan pembudidaya.