Musa Rajekshah Ingatkan Summarecon Bandung Kewajiban Pengembang Sediakan Rumah bagi MBR
Bandung — Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengingatkan pengembang perumahan agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan dan penjualan hunian mewah maupun menengah, tetapi juga memenuhi kewajiban menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui penerapan hunian berimbang, pengembang harus turut memastikan masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.
Pernyataan ini disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan perumahan Summarecon Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Ia menekankan bahwa pembangunan kawasan perumahan berskala besar juga diikuti pemenuhan kewajiban penyediaan rumah murah bagi MBR.
“Pengembang tidak boleh menjadikan tingginya harga tanah atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai alasan untuk tidak membangun rumah murah. Sejak awal perencanaan, pengembang harus sudah memikirkan alokasi lahan untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Musa.
Ia juga mengingatkan bahwa pengembang berskala besar semestinya mampu menerapkan pola subsidi silang. Keuntungan dari penjualan rumah mewah dan menengah, jelasnya, dapat menjadi salah satu sumber dukungan untuk menyediakan rumah sederhana yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, dirinya menerangkan ketentuan hunian berimbang tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif.
Menurutnya, pemerintah setempat perlu memperjelas mekanisme pengawasan dan penegakan aturan agar kewajiban tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pengembang.
“Kalau ketentuan ini tidak ditegaskan dan diawasi secara jelas, pelaksanaan hunian berimbang akan sulit terwujud. Karena itu, pemerintah harus memastikan aturan berjalan dan pengembang benar-benar melaksanakan kewajibannya,” ujarnya.
Tidak hanya itu saja, Musa mengingatkan bahwa penyediaan rumah bagi MBR turut menentukan keberhasilan target pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, target tersebut membutuhkan keterlibatan aktif sektor swasta, khususnya pengembang perumahan, dan tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
Untuk mendorong kepatuhan pengembang, ia mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara jelas. Pengembang yang berkontribusi dalam penyediaan hunian layak bagi MBR dapat diberikan insentif, termasuk mempertimbangkan keringanan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, pengembang yang mengabaikan kewajibannya harus dikenai penegakan aturan.
Menutup pernyataannya, Komisi V DPR RI akan terus mengawal kebijakan hunian berimbang agar pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berlangsung secara berkelanjutan.
“Rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, program penyediaan hunian layak tidak boleh hanya berjalan untuk lima atau sepuluh tahun, tetapi harus berkesinambungan. Kami di Komisi V akan terus mengawal agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari kebijakan perumahan ini,” pungkas Musa.
Posting Komentar