Warga Ciaul Suarakan Persoalan Lingkungan, Suhud Jaya Kusuma Dorong Tindak Lanjut OPD

SUKABUMI, — Kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), penanganan sampah, serta pembenahan saluran drainase menjadi persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian serius di kawasan Ciaul, Kota Sukabumi. Sejumlah persoalan tersebut disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi Partai Golkar, Suhud Jaya Kusuma, dalam kegiatan reses.

Kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2026–2027 itu digelar di halaman TK FATI, Jalan R.A. Kosasih Gang Mahmud RT 02/RW 05 Nomor 16, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Minggu (1/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan di lingkungan tempat tinggal mereka. Aspirasi yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kenyamanan, keselamatan, dan kualitas kehidupan warga sehari-hari.

Salah satu persoalan yang cukup mendapat perhatian adalah minimnya penerangan jalan, khususnya di kawasan gang dan permukiman. Warga menilai keberadaan PJU sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat pada malam hari sekaligus meminimalkan potensi kerawanan keamanan.

Di sisi lain, persoalan sampah dan kondisi gorong-gorong juga menjadi catatan penting. Penanganan kedua persoalan tersebut dinilai perlu dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas, terutama ketika intensitas hujan meningkat.

Menanggapi berbagai masukan itu, Suhud menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Ia menilai, pembangunan lingkungan perkotaan tidak cukup hanya berorientasi pada penataan jalan utama. Kebutuhan masyarakat di kawasan permukiman dan gang-gang kecil juga harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah.

"Persoalan PJU, sampah, dan gorong-gorong ini merupakan kebutuhan nyata masyarakat. Semuanya sudah kami catat dan akan kami komunikasikan dengan dinas terkait agar mendapatkan perhatian serta tindak lanjut," ungkapnya.

Selain persoalan infrastruktur lingkungan, Suhud turut menyoroti laporan warga mengenai kondisi instalasi maupun tiang listrik yang dikhawatirkan berpotensi membahayakan keselamatan, terutama saat hujan.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera dikomunikasikan dengan pihak PLN sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan jaringan kelistrikan.

"Khusus persoalan kelistrikan, akan kami sampaikan kepada PLN agar bisa diperiksa dan ditangani oleh pihak yang berwenang. Jangan sampai persoalan yang dikhawatirkan masyarakat justru menimbulkan risiko keselamatan," tegasnya.

Suhud juga menjelaskan bahwa memperjuangkan aspirasi masyarakat membutuhkan proses dan tahapan. Tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan, mengingat setiap program harus melalui mekanisme perencanaan, koordinasi lintas instansi, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Meski demikian, ia memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak akan berhenti sebatas catatan dalam kegiatan reses.

Usulan tersebut akan dibawa ke dalam pembahasan DPRD sebagai bagian dari upaya mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menyebutkan, sejumlah aspirasi dari kegiatan reses sebelumnya telah mendapatkan tindak lanjut. Namun, beberapa usulan lainnya masih membutuhkan proses karena harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran.

Suhud berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan penerangan jalan, pengelolaan sampah, dan perbaikan saluran air.

"Harapan kami, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa diperjuangkan dan direalisasikan secara bertahap. Kami ingin aspirasi warga benar-benar mendapatkan perhatian, sehingga lingkungan menjadi lebih tertata, aman, dan nyaman untuk  seluruh masyarakat ." Pungkasnya.

Prima RK